Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang

Authors

  • Andry Kusuma Universitas Muslim Indonesia
  • Rahman Mus Universitas Muslim Indonesia
  • Darwis Lannai Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Abstract

Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang. (dibimbing oleh dan Abdul Rahman Mus dan Darwis Lannai). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan Inspektorat Kab. Enrekang telah sesuai dengan SAP. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2019. Data diperoleh dengan melakukan dokumentansi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang telah menerapkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

References

Alimbudiono, R. S., & Andono, F. A. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik, 5(02), 18–30.

Aliyah, S. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. Unisnu.

Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). Sistem informasi akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Bustamam, B., Ibrahim, R., & Saputra, D. (2015). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 2(1), 82–91.

Chamidah, N., Putra, A. H. P. K., Mansur, D. M., & Guntoro, B. (2020). Penta helix Element Synergy as an Effort to Develop Tourism Villages in Indonesia. JURNAL MANAJEMEN BISNIS, 8(1), 1–22.

Duwi, S. (2016). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Studi pada Kabupaten Sarolangun. Universitas Andalas.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 57–74.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah, 71.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kema, I. (2013). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3).

Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(2), 1290–1318.

Laudon, K. C. (2007). Management information systems: Managing the digital firm. Pearson Education India.

Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. Educational Researcher, 13(5), 20–30.

Mitnick, B. M. (2015). Agency theory. Wiley Encyclopedia of Management, 1–6.

Mizruchi, M. S. (2004). Berle and Means revisited: The governance and power of large US corporations. Theory and Society, 33(5), 579–617.

Ningtyas, F. N., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2015). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(1).

Noreen, E. (1988). The economics of ethics: A new perspective on agency theory. Accounting, Organizations and Society, 13(4), 359–369.

Purba, A. R. H. K. (2017). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.

Rina, A. H. P. K., Kusuma, A. H. P., Perdana, A. H., & Rina, A. H. P. K. (2017). Pengaruh kompetensi, budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja dosen perguruan tinggi swasta di kota makassar. Economics Bosowa, 3(008), 88–100. https://doi.org/10.31219/osf.io/67n8g

Sampel, I. F., Kalangi, L., & Runtu, T. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(1).

Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 18(1), 59–70.

Sipahutar, A. F. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu.

Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alpabeta, Bandung.

Published

2020-12-25

How to Cite

Kusuma, A., Mus, R. ., & Lannai, D. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang . Journal of Accounting and Finance (JAF), 1(2), 168 - 193. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/278