Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa

Authors

  • Lilik Dwi Prasetio Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, serta untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, dimana Kejaksaan Negeri Sungguminasa merupakan gerbang wilayah selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Faktor yang berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu aturan normaif yang begitu lemah.

The purpose of this research is to find out and analyze the process of investigating criminal acts of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office, and to determine the factors that influence the resolution of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office. This research was conducted at the Sungguminasa District Attorney's Office, where the Sungguminasa District Attorney's Office is the southern region of South Sulawesi Province which is prone to corruption. Based on the results of research into the investigation of corruption in the Sungguminasa Public Prosecutor's Office, which is conducting an investigation of corruption as stipulated in the Corruption Crime Act, several laws relating to corruption. The influential factor in the investigation of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office is the weak normative rules.

References

Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. Jurnal Hukum Replik, 5(2), 157-171.

Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2(2), 333-358

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Hertanto, H. (2014). evaluasi pengadilan tindak pidana korupsi di indonesia (studi atas kebutuhan, peran dan kualitas putusan hakim di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta dan bandung pasca pemberlakuan undang-undang no. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi). Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(1), 1-47.

Jatmiko, B. J. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. Jurnal Panorama Hukum, 3(2), 217-246.

Kholiq, M. A. (2002). Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 9(20), 55-67.

Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 392-401.

Putra, M. G. A., Ali, D., & Mahfud, M. (2018). Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Syiah Kuala Law Journal, 2(2), 170-185.

Ridho, M. Z. (2019). Kpk Dan Kekuasaan. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, 8(1), 19-59.

Suryani, I. (2015). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. dalam Jurnal Visi Komunikasi, 14(02), 285-301.

Thoyibbah, I. (2015). Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. Jurnal Filsafat, 25(1), 134-171.

Yuliastuti, E. (2020). Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, 1-20.

Published

2020-06-27