Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Polres Wajo

Authors

  • Muhammad Jasardi Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Efektivitas, Penyidik, Polisi, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

Penelitian ini bertujuan, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kewenangan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Kewenangan Penyidik Kepolisian Rebuplik Indonesia dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90 dan Pasal 92. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewenangan  Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika, dipengaruhi dua Faktor. Pertama, Faktor Internal, yaitu Substansi undang-undang yang memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Kedua, Faktor Eksternal, yaitu Dukungan dari panasehat hukum tersangka, Faktor budaya dan Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika.

This study aims, first, to find out and analyze the authority of police investigators in realizing the prevention and handling of narcotics crime at the Wajo Police. Second, to find out and analyze what factors influence the authority of police investigators on narcotics crimes at the Wajo Police. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that, first, the authority of the Indonesian National Police Investigators in the investigation of Narcotics Crime has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 81, Article 84, Article 87, Article 90 and Article 92. - factors that affect the Authority of Police Investigators Against Narcotics Crime, are influenced by two factors. First, internal factors, namely the substance of adequate laws, instructions from superiors, factors for investigating officers, factors of facilities and infrastructure or facilities. Second, external factors, namely support from the suspect's legal advisor, cultural factors and society does not know the characteristics of narcotics

References

Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 359-372.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Eleanora, F. N. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal hukum, 25(1), 439-452.

Ramadhani, N., & Farabi, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016. Journal of International Relations, 5(1), 1074-1081.

Rivan, C. (2020). Upaya Peran Penyidik Sat Narkoba Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 1(1), 840-856.

Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif. Indonesian Journal of Criminology, 1(1), 4232.

Supanto, S., & Rustamaji, M. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(2), 115-134.

Taufik, I. (2018). Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri. SASI, 23(2), 118-128.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53.

Published

2020-11-18