Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Authors

  • Ahmad Ahmad Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Baharuddin Badaru Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Kerugian, Keuangan Negara

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi dualisme dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, serta penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu “tambahan,” pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Dalam berbagai putusan hakim pertimbangan hukum hakim masih menrapkan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengganti kerugian negara. Padahal secara normatif penjatuhan pidana Pembayaran Uang Pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi. Rekomendasi penelitian ini adalah harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan Pembayaran Uang Pengganti.

The research objective is to analyze the payment of replacement money in the judge's decision as an additional crime in corruption cases. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that there is still dualism in the calculation of the value of the replacement money and the purpose of paying the substitute money, as well as the application of the penalty. As the name implies, namely "additional," additional punishment is optional with the consequence that the sentence can be imposed but not mandatory. In various judges 'decisions, the judges' legal considerations still apply replacement money to compensate the state for losses. In fact, normatively, the imposition of substitute money punishment is aimed at seizing the proceeds of corruption. The recommendation of this research is that the convict's existing and existing assets are guaranteed to pay off replacement money.

References

Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Ensiklopedia of Journal, 1(1), 97-106.

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 488-505.

Budiyono, B. (2013). Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif, 18(1), 1-13.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 1-22.

Mahmud, A. (2017). Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 3(2), 137-156.

Munirah, I., Din, M., & Efendi, E. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 345-366.

Musatajab, Y., & Tajuddin, M. A. (2018). Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Restorative Justice, 2(1), 52-66.

Palguna, A. S., & Ariawan, I. G. K. (1999). Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 1-15.

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.

Riyadi, A., Agis, A., & Badaru, B. (2020). Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(1), 21-39.

Utomo, A. P. (2004). Negara kuli: apa lagi yang kita punya?. Penerbit Republika.

Zainuddin, Z. (2013). Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.

Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. Jurnal Dinamika Hukum, 17(3), 335-341.

Published

2021-01-02