Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Authors

  • Jabbar Jabbar Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Penyidikan, Korupsi, Anggaran, Sosialisasi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hokum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hokum masyarakat.

 The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the use of the socialization budget at the Makassar City Regional Financial Management Agency by the South Sulawesi Police Special Criminal Directorate and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption at the Makassar City BPKAD by cutting the budget for outreach activities at SKP / OPD Sub-districts throughout Makassar for the 2017 Fiscal Year are less effective. Factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption at BPKAD Makassar City are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.

References

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Huda, C. (1999). Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(12), 134-144.

Mukhlis, R. (2018). Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila. Melayunesia Law, 2(1), 44-59.

Muttaqin, I. (2019). Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Res Judicata, 2(2), 276-287.

Panjaitan, M. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 431-447.

Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 237-254.

Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 1-15.

Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 169-162.

Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. Soumatera Law Review, 2(1), 1-24.

Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. Jurnal Dinamika Hukum, 17(3), 335-34`1.

Published

2021-01-04