Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa

Authors

  • Herly Purnama Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Sukarno Aburaera Universitas Muslim Indonesia
  • Nur Fadhillah M Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Penyidikan, Korupsi, Dana Desa

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, dan faktor mempengaruhi yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam kualitas penyidik tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang krakteristik tindak pidana secara terstruktur, kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri, serta jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi hanya tiga anggota Polri sebagai penyelidik maupun penyidik tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi yaitu pemahaman hukum penyidik, kemampuan penyidik dan dana operasional penyidik. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa.

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police, and the influencing factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the study show that the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police has not been effective. This is because in the quality of investigators of corruption, especially corruption against the misuse of village funds is characterized by a structured criminal act, a lack of knowledge about state finances and the allocation of village funds itself, and the number of investigators and investigators of corruption is only three members of the National Police. corruption investigator and investigator. The influencing factors are the investigator's legal understanding, the investigator's ability and the investigator's operational funds. These three factors greatly influence the Police Investigator in carrying out their duties and authorities in the process of handling corruption crimes, especially the abuse committed by village officials.

References

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61-76.

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211.

Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. Jurnal YUSTITIA, 21(1), 51-63.

Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 3(1), 63-77.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 116-128.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(1), 49-66.

Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. Pamulang Law Review, 1(1), 85-100.

Tahir, M. I. (2012). Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depannya. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 38.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 323-344.

Widyastuti, A. R. (2015). Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3), 683-699.

Published

2021-01-12