Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Authors

  • Zulhastanto Zulhastanto Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Amiruddin Barinong Universitas Muslim Indonesia
  • Irsyad Dhahri Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.324

Keywords:

Remisi, Narapidana, Korupsi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar; dan 2 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar terlaksana kurang efektif, terutama yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana yang harus dilaksanakan dengan konsisten dengan syarat: berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of remissions for corruption convicts in terms of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison; and 2 factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) The implementation of remission for corruption convicts after the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison was ineffective, especially those related to the terms and procedures for granting remissions to prisoners that must be implemented consistently on condition: of good behavior; and has served a sentence of more than 6 (six) months .; and (2) legal substance factors, legal structure, legal facilities and infrastructure, legal culture, and legal awareness have little effect on the implementation of remissions for convicts of corruption after the existence of PP Number 99 of 2012 in Class I Makassar Lapas.

References

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Erni, E., & Achmad, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 9(1), 80-112.

Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 323.

Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 1(1), 42-50.

Maryani, D. (2015). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jurnal Hukum Sehasen, 1(1), 1-24.

Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 11-22.

Nur, H. (2017). Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 550-571.

Simarmata, B. (2011). Pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dan teroris. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(3), 501-519.

Sosiawan, U. M. (2017). Upaya Penanggulangan Kerusuhandi Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN, 2579, 8561.

Sukarno, S. (2019). Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB). Gema Keadilan, 6(2), 137-169.

Wibowo, D. H. (2013). Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. Unnes Law Journal, 2(1), 12-19.

Widayati, L. S. (2016). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 3(2), 201-226.

Published

2021-01-31