Kejaksaan Dalam Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Authors

  • Arman Arman Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.326

Keywords:

Jaksa, Penindakan, Korupsi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaanya masih perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga meminimalisir kerugian keuangan negara. Faktor subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

The research objective is to analyze the prosecution of corruption cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office and the factors that influence it. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The results of the study show that: The completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, but the implementation still needs to be effective, especially those related to investigations, investigations and prosecutions, so as to minimize state financial losses. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure have little effect on the effectiveness of the completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office.

References

Astuti, P. A. P. (2013). Politik korupsi: kendala sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 5-17.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 9-25.

Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Belo, 5(1), 10-31.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 116-128.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(1), 49-66.

Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Dinamika Hukum, 12(2), 331-343.

Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1), 47-64.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53.

Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 169-162.

Published

2021-02-01