Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi

Authors

  • Farids Dhestarastra Musa Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.327

Keywords:

Upaya Hukum, Kasasi, Jaksa, Korupsi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kurang efektif, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali. Faktor yang mempengaruhi upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

The research objective is to analyze the effectiveness of the public prosecutor's cassation legal remedies against the acquittal of corruption, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research show that: The effectiveness of the public prosecutor's cassation legal efforts against the acquittal of the criminal act of corruption at the West Seram District Prosecutor's Office is less effective, due to problems that arise when the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision after the Judgment of Review For the same case, in contrast to the cassation decision which has been executed by the Public Prosecutor, a new regulation should be established whereby the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision must wait for an attempt to reconsider and decide on a case review which of course has a time limit to create certainty law, of course, the aforementioned regulation must be supported by a legal certainty for a judicial review effort, namely a clear time limit and its filing for a legal reconsideration effort. Factors that influence the prosecutor's cassation legal action against the acquittal of corruption include: legal substance, legal structure and legal culture.

References

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 488-505.

Cardidi, J. (2014). Kajian Hermeneutis terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya untuk Putusan (Vonis) Pidana. E-Journal Graduate Unpar, 1(2), 14-30.

Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3), 413-425.

Handoko, R. (2018). Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Spektrum Hukum, 15(2), 208-235.

Hertanto, H. (2014). Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(1), 1-47.

Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(1), 87-100.

Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 99-105.

Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. Jurnal Yudisial, 7(1), 1-17.

Sriwati, S. (2018). Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Korupsi. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 14(1), 52-66.

Suwono, S. (2018). Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 129-142

Published

2021-02-01