Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Authors

  • Zulkarnain Ansar Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Sukarno Aburaera Universitas Muslim Indonesia
  • Syahruddin Nawi Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.330

Keywords:

Sertifikat, Tanah, Pengukuran Ulang

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kurang terlaksana secara efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala yaitu dari faktor kepastian hukum dari luas dan bentuk bidang tanah sertipikat kluster 4 dimana sebagian besar bidang tanah sertipikat kluster 4 mengalami perbedaan selisih luas yang melebihi batas toleransi pasca pengukuran ulang; Akibat hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara efektif, serta berdampak ekonomi, dan sosial.

The research objective was to analyze the implementation of legal certainty after re-measurement of the cluster certificate 4 activities of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of legal certainty after the re-measurement of the cluster 4 certificate of complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency was less effective. This is because there are several obstacles in its implementation. One of the constraints is the legal certainty factor of the area and shape of the cluster 4 certificate land parcels where most of the cluster 4 certificate land parcels experience a wide difference that exceeds the tolerance limit after re-measurement; The legal consequence of the re-measurement of the cluster 4 certificate for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency is that it does not guarantee legal certainty effectively, and has an economic and social impact..

References

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 488-505.

Bramita, Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Hafidz, J. (2020). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. Majalah Ilmiah Sultan Agung, 44(118), 39-64.

Hatta, M. (2020). Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia.

Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), 101-132.

Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(2), 472-520.

Sagita, A. (2018). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Hukum Respublica, 17(2), 309-330.

Sianturi, P. R. (2020). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. Simbur Cahaya, 27(1), 19-42.

Sumaryanto, D. (2019). Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 28(2), 108-122.

Tangkau, H. (2011). Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal IKHTIYAR, 108-132.

Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. Rechtsidee, 4(1), 71-86

Published

2021-02-05