Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Authors

  • Andi Arie Veriansyah Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • A. Muin Fahmal Universitas Muslim Indonesia
  • Syahruddin Nawi Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.332

Keywords:

Partai Politik, Ambang, Batas, Parlemen

Abstract

Tujuan Penelitian Menganalisis Relevansi Partai Politik Terhadap Penerapan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Data Dikumpulkan Menggunakan Metode Perpustakaan, Bahan Serta Data Yang Berkaitan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan, Dan Wawancara Kepada Beberapa Ahli. Data Dianalisis Menggunakan Metode Deduktif Dan Induktif, Kemudian Disajikan Secara Deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dengan Adanya Penerapan Ambang Batas Parlemen Ini, Selain Menyederhanakan Partai Politik Yang Ada, Penerapan Ini Juga Membuat Partai Politik Lebih Kompetitif Dan Bisa Menjadi Representasi Masyarakat Secara Dominan Di Setiap Pemilihan Umum. Perlu Adanya Sebuah Kreatifitas Yang Lebih Inovatif Yang Ditunjukkan Oleh Partai Politik Untuk Meraih Suara Sebanyak-Banyaknya Untuk Mendapatkan Kursi Di DPR. Partai Politik Juga Dituntut Lebih Humanis, Partisipatif, Transparan, Dan Mampu Memaksimalkan Suara Pemilih.

The Research Objectives To Analyze The Relevance Of Political Parties To The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Indonesia. This Research Using Normative Law Research Methods. Data Collected Using Library Methods, Materials and Data Relating to Legislation, and Interviews with Several Experts. Data were analyzed using deductive and inductive methods, then presented descriptively. The Research Results Show That The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Addition To Simplifying The Existing Political Parties, This Application Also Makes Political Parties More Competitive And Can Become The Dominant Representation Of The Public In Every General Election. There needs to be a more innovative creativity shown by political parties to get as many votes as possible to get seats in the DPR. Political parties are also demanded to be more humanist, participative, transparent, and able to maximize voters' votes.

References

Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3), 515-537.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. Arena Hukum, 11(2), 209-225.

Ghofur, J., & al Arif, M. Y. (2017). Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik:(Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 577-600.

Ginting, F. P. P., & Saragih, A. (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 79-90.

Huda, N. M. (2005). Telaah Kasus Sengketa Hasil Pilkada Depok Dalam Perspektif Yuridis. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 12(30), 252-261.

Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 28(2), 164-187.

Jurdi, S. (2020). Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK NO. 55/2019: Kajian dan Analisis Sosiologi Politik. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(1), 117-148.

Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 335-348.

Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum, 21(2), 23.

Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 73-88.

Subhi, A. F. (2015). Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu menurut undang-undang pilpres. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 339-352.

Zoelva, H. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 10(3), 377-398

Published

2021-02-05