Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

Authors

  • Hasrul Hasrul Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.334

Keywords:

Kebijakan, Pidana, Illegal Loging

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Dalam pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib.

The research objective is to analyze criminal acts in the forestry sector which are regulated and formulated in article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, however the definition of what is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners interpret illegal logging individually. Legal subjects of illegal logging according to Law no. 41 of 1999 is a person in the sense of either a person, a legal entity or a business entity, regulated in the same article, no different articles concerning individuals or corporations so that the corporation is subject to the same threat of sanctions as individuals. Regarding officials who have the authority in the forestry sector who have the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. In the imposition of criminal sanctions in addition to being punished cumulatively, considering the impact / consequences of this illegal logging crime is detrimental to state finances, economics and social, the punishment should not only be a punishment / criminal sanction to the perpetrator with the heaviest sanctions losses to the state by imposing sanctions "disciplinary action.

References

Afifuddin, A., & Rasyid, Y. Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging. Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI", 8(2), 1-18.

Angkupi, P. (2014). Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, 19(2), 223-240.

Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum, 26(2), 590-611.

Ikhsan, L., Ibrahim, I., & Abdullah, S. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Provinsi Jambi (Analisis Pasal 50 Dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Legalitas: Jurnal Hukum, 8(1), 95-158.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 147-163.

Sachari, A. (2007). Budaya Visual Indonesia: membaca makna perkembangan gaya visual karya desain di Indonesia abad ke-20. Erlangga.

Sahab, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Siswahyudi, A., Haris, O. K., & Hidayat, S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging. Halu Oleo Legal Research, 2(3), 225-244.

Sodik, A. (2015). Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(3), 419-426.

Utami, T. B. (2007). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Wirasaputri, N. M. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana. Progresif: Jurnal Hukum, 13(1), 1-22

Published

2021-02-06