Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se- Wilayah Sulawesi Barat

Authors

  • Mushlih Mushlih Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Sufirman Rahman Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.337

Keywords:

Dispensasi, Anak, Perkawinan

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis frekuensi dispensasi kawin anak dibawah umur pada Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptik-analitik. Hasil penelitian bahwa frekuensi dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat pada 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat yaitu Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Majene, Pengadilan Agama Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2020, hal ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi maraknya perkara dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat adalah faktor agama, faktor telah hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat (budaya). Dari kelima faktor tersebut didominasi oleh faktor agama.

The research objective was to analyze the frequency of dispensation of underage marriages at the West Sulawesi Religious Courts and the factors that influence it. The method used by researchers is descriptive-analytic research. The results showed that the frequency of dispensation of marriage in West Sulawesi in 4 (four) Religious Courts in West Sulawesi, namely the Polewali Religious Court, the Majene Religious Court, the Mamuju Religious Court and the Pasangkayu Religious Court experienced a high increase in 2020, this has been since the issuance of the Law. -Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As for the factors behind the rampant cases of dispensation of marriage in West Sulawesi are religious factors, factors having been pregnant outside of marriage, educational factors, economic factors and cultural factors. Of the five factors, religious factors are dominated.

References

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 203-218.

Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 4(2), 325-353.

Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1-16.

Fajri, M. (2020). Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 59-69.

Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. ASAS, 12(01), 150-166.

Lasmadi, S., Wahyuningrum, K. S., & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review, 3(1), 1-16.

Rahmah, M., & Anwar, Z. (2015). Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurukan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja. JIP (Jurnal Intervensi Psikologi), 7(2), 158-172.

Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. JURNAL RECHTENS, 9(1), 77-90.

Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. humanities genius.

Zamroni, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. Media Sahabat Cendekia.

Published

2021-02-08