Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa

Authors

  • Erwin Erwin Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Syamsuddin Pasamai Universitas Muslim Indonesia
  • Anzar Anzar Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.338

Keywords:

Eksekusi, Jaksa, Putusan Hakim, Terdakwa

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan hakim untuk tidak memerintahkan penahanan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan / atau kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan garis pemisah yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 ayat ( 1) UU Acara Pidana telah mengatur ketentuan mengenai putusan yang memuat perintah untuk menahan atau tidak menahan terdakwa, (3) Jaksa sebagai eksekutor dihadapkan pada polemik yang muncul dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

The research objective is to analyze the role of the public prosecutor in implementing the judge's decision not to order the detention of the defendant according to the Criminal Procedure Code. The method used by the researcher is a juridical approach and an empirical approach that uses primary data obtained directly from respondents who are collected through interviews and / or questionnaires. The results show (1) In the criminal justice system adhered to by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, a clear dividing line has been established against the authority of each institution, (2) Law Number 8 of 1981 Article 197 paragraph (1) The Criminal Procedure Law has stipulated provisions regarding decisions containing orders to detain or not detain the accused, (3) Prosecutors as executors are faced with a polemic that appears in Article 197 paragraph (1) letter k and Article 197 paragraph (2) KUHAP.

References

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 488-505.

Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi. Jurnal Yudisial, 11(3), 367-384.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi. Deepublish.

Hartanto, C. N. B. (2017). Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 717-726.

Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. Jurnal yudisial, 5(3), 283-297.

Perbawa, G. P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. Arena Hukum, 7(3), 325-342.

Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. USU Law Journal, 2(1), 105-123.

Suhariyanto, B. (2012). Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 249-274.

Wardhana, D. R. S., Firmansyah, D. A., Wijaya, E. H. A., & Susandi, Y. (2020). Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Halu Oleo Law Review, 4(2), 251-263.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 21(02), 12-27.

Published

2021-02-10