Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar

Authors

  • Dimas Rahmat Julianto Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.342

Keywords:

Pencurian, Kendaraan, Bermotor

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar dan faktor-faktir yang mempengaruhinya. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatf. Penelitian empiris merupakan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun   faktor yang menghambat penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kurangnya sarana dan prasana (2) faktor kurangnya sumber daya manusia.

The research objective is to analyze the implementation of the handling of motor vehicle theft criminal cases at the Makassar Police and the factors that influence it. The research method used empirical legal research methods with a qualitative approach. Empirical research is the existence of field data as the main data source, such as interviews related to the issues discussed. The results of this study indicate that the handling of cases of motor vehicle theft at the Makassar Police has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. The factors that hinder the handling of cases of motor vehicle theft in Makassar Police are (1) the lack of facilities and infrastructure (2) the lack of human resources..

References

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142-158.

Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. Padjadjaran Journal of Law, 3(1), 116-132.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1), 33-47.

Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Perspektif, 21(2), 125-134.

Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Dinamika Hukum, 12(2), 331-343.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53.

Zamroni, M. (2009). Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan. Jurnal Dakwah, 10(2), 195-211.

Published

2021-02-11