Kesediaan Dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan Dalam Perspektif Activisme Yudisial Dan Pembatalan Yudisial

Authors

  • Andi Muhammad Ishak Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Dachran Busthami Universitas Muslim Indonesia
  • Sri Lestari Poernomo Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.347

Keywords:

Gugatan, Perwalian, Activisme, Yudisial

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kesediaan dan ketersediaan hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisial, dan menganalisis hubungan hukum yang berlaku antara perwalian kelas dengan anggota kelas pada gugatan perwakilan. Tipe penelitian ini adalah normative. Hasil Penelitian bahwa Kesedian dan ketersedian hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisal berdasarkan peranan hakim sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan. Namun Perma tersebut masih ditemukan kekurangan seperti pada belum diaturnya upaya hukum terhadap penetapan hakim dan perdamaian, maka dengan inilah fungsi dari activisme yudisial yang diberikan oleh hakim yang mana pada pengambilan keputusan atas semua perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang memohonkan haknya melalui gugatan perwakilan ini. Hubungan hukum yang berlaku antara perwakilan kelas dengan anggota kelas dalam gugatan perwakilan adalah hubungan kuasa yang mana peranan perwakilan kelas lebih banyak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan perwakilan.

The research objective is to analyze the willingness and availability of law in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions, and to analyze the prevailing legal relationship between class guardianship and class members in a representative lawsuit. This type of research is normative. The results of the study show that legal willingness and availability in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions based on the role of judges in accordance with Perma No. 1 of 2002 concerning Representative Lawsuit Procedures. However, there are still deficiencies in this regulation, such as in the absence of legal remedies for the determination of judges and peace, so this is the function of the judicial activism given by the judge which in making decisions on all cases in order to realize justice for the people who appeal for their rights through this representative suit. The legal relationship that applies between class representatives and class members in a representative suit is a power relationship in which the role of class representatives is more to fight for their rights through a representative suit.

References

Afriana, A. (2015). Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(1), 31-43.

Anand, G., & Hernoko, A. Y. (2016). Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis. Perspektif Hukum, 16(2), 154-174.

Basuki, U., & Jaelani, A. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 Dalam Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Wacana Hukum, 24(2), 1-14.

Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions). Jurnal Konstitusi, 13(2), 406-430.

Lemek, J. (2010). Penuntun Membuat Gugatan. Galangpress Group.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 147-163.

Mantili, R., & Lubis, S. A. (2018). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(1), 111-134.

Martitah, M. (2012). Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature). Masalah-Masalah Hukum, 41(2), 315-325.

Suriadinata, V. (2018). Asas Presumptio Iustae Causa Dalam Ktun: Penundaan Pelaksnaan Ktun Oleh Hakim Peradilan Umum. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 139-152.

Svinarky, I. (2019). Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Cv Batam Publisher.

Tjukup, I. K., Putra, D. N. R. A., Rasmadi, N. A. M. I. P., Arsha, P., & Sudiarawan, K. A. (2018). Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(2), 245-260

Published

2021-02-15