Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Authors

  • Bondan Wicaksono Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Abdul Agis Universitas Muslim Indonesia
  • Nurul Qamar Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.348

Keywords:

Penanggulangan, Korupsi, Dana Desa

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai; dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa di Kabupaten Sinjai, sehingga keenam faktor tersebut perlu diberdayakan agar upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mengelolaan dana desa dapat diefektifkan di masa akan datang.

The research objective is to analyze the efforts to combat corruption in the management of village funds in Sinjai Regency; and influencing factors. This research is an empirical legal research. The results showed that: (1) The efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency have been implemented in accordance with the applicable laws and regulations, where the four elements of corruption are in Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended in Law no. 20 of 2001 concerning the eradication of the Corruption Crime the entire series of acts committed by the suspect has been fulfilled; and (2) The legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect efforts to combat corruption in managing village funds in Sinjai Regency, so that the six factors need to be empowered so that efforts to combat corruption in managing village funds it can be made effective in the future.

References

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61-76.

Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. Halu Oleo Law Review, 2(2), 448-459.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-15.

Maulidiah, S. (2016). Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 2(2), 143-153.

Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2), 336-352.

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 214-239.

Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. Jurnal Desentralisasi, 13(1), 16-31.

Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1), 47-64.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 323-344.

Published

2021-02-16