Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Authors

  • Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Mohammad Arif Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.350

Keywords:

Penegakan Hukum, Pencabulan, Anak

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana  pencabulan anak yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tana toraja di rantepao sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat dan Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan diantaranya adalah Faktor Internal yaitu Substansi Undang-Undang Yang Memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor Fasilitas dan Faktor Eksternal yaitu Biaya visum yang terbilang mahal, Kendala dalam keterbatasan waktu, Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka, Faktor Budaya.

The research objective was to analyze the optimization of law enforcement on the crime of sexual immorality against children in the legal area of ​​the Tana Toraja District Attorney's Office in Rantepao. The research method is juridical-empirical legal research. The results of the research show that the process of implementing law enforcement against the criminal act of child sexual abuse committed by the Tana Toraja District Attorney in Rantepao is in accordance with the duties and authorities of the Prosecutor's Office, that the prosecutor's office has the following duties and powers: Conducting prosecutions, implementing judges and court decisions that have been obtained permanent legal force, Supervise the implementation of conditional criminal decisions, supervisory criminal decisions, and conditional release decisions and conduct investigations of certain criminal acts based on law. The factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment include internal factors, namely the substance of the law which is adequate, instructions from superiors, factors of investigators, facility factors and external factors, namely the cost of a relatively expensive post-mortem, constraints in time constraints, support from Legal Advisors for Suspects, Cultural Factors.

References

Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 202-211.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(2), 316-330.

Firmansyah, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek. Media Pressindo.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 361-378.

Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2), 141-150.

Maknun, L. L. (2017). Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse). Muallimuna, 3(1), 66-77.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 14-25.

Setiawan, B. (2020). Dasar-Dasar Ilmu Sosial (Refleksi Menuju Aksi). UNY Press.

Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(1), 22-31.

Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 158-182.

Soedarsono, S. (2013). Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang. Elex Media Komputindo.

Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, 11(1), 13-48

Published

2021-02-16