Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar

Authors

  • Andi Nur Fitriani Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • La Ode Husen Universitas Muslim Indonesia
  • Baharuddin Badaru Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.352

Keywords:

Korban, Penyalahgunaan, Narkotika

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikota makassar melalui rehabilitasi kurang efektif dikarenakan salah satu dari proses penegakan hukum melaui putusan rehabilitas di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkotika yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitas sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkotika. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

The research objective was to analyze the effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar through rehabilitation is less effective because one of the law enforcement processes through the rehabilitation decision at the Makassar District Court there are still many victims of narcotics abuse who fail to undergo the rehabilitation process so that the victim becomes dependent against narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture.

References

Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Sociae Polites, 15(2), 139-160.

Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. Soumatera Law Review, 2(1), 172-192.

Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. PETITUM, 8(1 April), 1-19.

Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2), 86-95.

Manoppo, E. J. (2018). Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen, 7(4), 148-158.

Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 1(1), 52-61.

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 917-926.

Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Populasi, 12(1), 37-54

Shadiq, G. F. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 35-53.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137-161.

Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish.

Teguh, R. (2020). Kedudukan Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. JURNAL RECHTENS, 9(1), 53-64

Published

2021-02-16