Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan

Authors

  • Dewi Zakiah Putri Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Syamsuddin Pasamai Universitas Muslim Indonesia
  • Hasan Kadir Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.353

Keywords:

Nasabah, Fasilitas, Kredit, Perbankan

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di sebuah bank serta upaya perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan. Metode penelitian ini jika dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari fasilitas kredit terbagi 2 yaitu Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dan Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Adapun syarat-syaratnya ialah menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit, serta upaya perlindungan terhadap konsumen yakni diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia.

The research objective is to analyze the forms and terms of the use of credit facilities at a bank as well as legal protection measures for bank credit customers. This research method when viewed from the type is the type of normative legal research. The results showed that the form of the credit facility is divided into 2, namely credit agreements made under the hand and credit agreements made by and in front of a notary. The requirements are to use special formats for granting credit facilities, as well as efforts to protect consumers, namely the enactment of the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains the rights and obligations as consumers, rights and obligations as business actors, actions which is prohibited by business actors, standard clauses, consumer dispute settlement agencies and Bank Indonesia regulations

References

Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. Yuridika, 34(1), 37-53.

Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. UNES Law Review, 1(2), 157-171.

Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. Society, 1(1), 35-45.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 134-148.

Nurdin, A. R. (2018). Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 299-322.

Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 651-667.

Panjaitan, B. (2013). Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) pada Bank. Jurnal Ilmiah Advokasi, 1(1), 1-20.

Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1), 1-21.

Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 87-97.

Wonok, D. Y. (2013). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana. Jurnal Hukum Unsrat, 1(2), 59-71

Published

2021-02-16