Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik

Authors

  • Hasmiati Hasmiati Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia
  • Abdul Qahar Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.359

Keywords:

Perlindungan, Konsumen, Pengguna, Kosmetik

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dikota Makassar (BPOM) belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengawasan perlindungan konsumen adalah subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sarana yang digunakan dalam pengawasan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen.

The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for cosmetic users and the factors that influence it. This type of research is to use empirical legal research. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection for cosmetic users by the Makassar City Food and Drug Administration (BPOM) has not been maximized. Factors that affect the effectiveness of consumer protection supervision are the substance of the law, relating to the laws and regulations governing consumer protection, the means used in the supervision of consumer protection and the implementation of supervision related to socialization to the general public regarding consumer complaint services.

References

Asriati, A., Muhdar, M. Z., & Mangarengi, A. A. (2019). Implementasi Sistem Pengawasan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Kosmetik Secara On-Line (SISWAS-PK). Celebes Cyber Crime Journal, 1(1), 1-12.

Brotosusilo, A. (2017). Hak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, 22(5), 423-439.

Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora) (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).

Fibrianti, N. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Litigasi. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(1), 111-126.

Helmi, H. R. (2015). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(1), 77-89.

Husni, E., Samah, A., & Ariati, R. (2007). Analisa zat pengawet dan protein dalam makanan siap saji sosis. Jurnal sains dan teknologi farmasi, 12(2), 108-111.

Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 1-10.

Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penangananya Bagi Kaum Perempuan. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 15(2), 20-18.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337-347.

Suriangka, A. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4(2), 24-36.

Yahya, T. (2014). Peran Penting Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 5(1), 43284

Published

2021-02-18