Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama

Authors

  • Ahmad Jamil Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia
  • Nurul Qamar Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.360

Keywords:

Suami, Kawan, Tanpa Nikah

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya, sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri kedua dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan (2)Bahwa upaya hukum yang ditempuh pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri, sehingga istri pertama mendapat perlindungan hukum atau haknya terlindungi.

The research objective is to analyze the legal consequences of the marriage of both husbands without permission from the Religious Court. and analyzing legal remedies by the wife against the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court. This type of research is legal research with the type of empirical legal research or (Socio Legal Study Research). The results of this study indicate that; whereas the legal consequence of the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is that the marriage can be canceled, so that the marriage relationship between the husband and the second wife is considered invalid since the time the marriage took place between the parties because the Court's decision regarding the cancellation of the marriage was retroactive since the marriage took place (2 ) Whereas the legal action taken by the wife towards the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is by submitting an application to cancel the marriage to the Religious Court, whose jurisdiction includes the place where the marriage took place, or where the two husband and wife live, so that the first wife gets legal protection or rights are protected.

References

Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). Jurnal Cita Hukum, 3(2), 289-302.

Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 1(1), 27-38.

Fata, A. K., & Mustofa, M. (2013). Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami. Al-Ulum, 13(2), 415-434.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review, 2(2), 297-308.

Hasyim, D. (2007). Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 23(2), 300-311.

Irawan, A. (2019). Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia. JURNAL Hukum Responsif, 7(2), 100-109.

Prihatinah, T. L. (2013). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Dinamika Hukum, 8(2), 166-172.

Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2(1), 31-44.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.

Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. humanities genius

Published

2021-02-19