Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana

Authors

  • Mutia Nur Fadhilah Ruslan Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • A. Muin Fahmal Universitas Muslim Indonesia
  • Nurul Qamar Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.371

Keywords:

Hak, Politik, Mantan Narapidana

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang hak politik mantan narapidana dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 jika ditinjau dari prespektif asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Mahkamah Agung telah mengeluarkan putasan yaitu pembatalan terhadap Aturan KPU yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan Mahkamah Agung mempengaruhi tercipatanya asas pemerintahan yang baik yaitu tercipta kepastian hukum dimana tidakadaaturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan diatasnya (hierarki perundang-undangan).

The research objective is to analyze the implications of the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 on the application of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning the political rights of ex-convicts and to analyze the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 when viewed from the perspective of the general principles of good governance. The research method uses normative legal research. The results of this study indicate that; The Supreme Court has issued a verdict, namely the annulment of the KPU Regulation which prohibits ex-convicts from running as members of the legislature. The decision of the Supreme Court affects the creation of good governance principles, namely the creation of legal certainty where lower irregularities conflict with the above rules (hierarchy of laws.

References

Allahi, H. A., & Rahman, F. (2020). Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor: Refleksi atas Pemilu 2019 di Malang. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 46-57.

Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi, 17(2), 413-436.

Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi, 7(3), 119-160.

Jamaludin, D. A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(2), 1-10.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Rajawali Pers.

Lumbantoruan, G. S. (2020). Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen Di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(3), 405.

Nawawi, J., Amir, I., & Muljan, M. (2019). Problematika Gagasan Larangan Mantan Na2pi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 3(2), 141-155.

Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum, 21(2), 23.

Rauf, M. A. A., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 443-455.

Siahaan, M. (2014). Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Elex Media Komputindo

Published

2021-02-23