Peranan Advokat Dalam Proses Perkara Pidana: Studi Kasus Di Kota Makassar

Authors

  • Abu Rizal Tadjuddin Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Baharuddin Badaru Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Advokat, Jasa Hukum, Profesi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan advokat dalam perkara pidana di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Advokat dalam menjalankan perannya. Penelitian ini adalah penelitan yang bersifat Normatif-Empiris dan dilakukan di Kantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Kota Makassar, Mustandar S.H & Partner dan Viani Octavius law Firm. Respondennya adalah setiap kantor memiliki 1 responden. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian Peranan advokat dalam proses perkara pidana di Kota Makasar adalah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

The research objective is to analyze the role of advocates in criminal cases in Makassar City and the factors that become barriers for advocates in carrying out their roles. This research is a Normative-Empirical research conducted at the Advocate Office of Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Makassar City, Mustandar S.H & Partner and Viani Octavius ​​law Firm. The respondent is that each office has 1 respondent. Then the data needed in this study are primary data and secondary data and data collection techniques are using interviews for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of the research on the role of advocates in criminal proceedings in Makassar City are in accordance with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates that advocates are people whose profession is to provide legal services both inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of this law,

References

Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 13(1).

Kariadi, K. (2020). Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok”. JUSTISI, 6(2), 99-110.

Lubis, A. (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 176-192.

Nurudin, A. (2012). Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat terhadap Klien yang Tidak Mampu. Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 1-7.

Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. Jurnal Konstitusi, 11(2), 233-255.

Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 179-196.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547-561.

Solehuddin, S. (2011). Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Perspektif, 16(2), 95-104.

Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(1), 47-63.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2), 119.

Published

2021-04-06