Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris

Authors

  • Nurul Wafiqah Ashar Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Akta, Hibah, Ahli Waris

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peralihan dalam hibah menurut Hukum Perdata serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum hibah terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Hukum Perdata. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis peralihan tergantung pada benda yang akan dialihkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tetap atau tidak bergerak, maka dalam hal peralihan benda-benda tersebut diatur dalam KUHPerdata Pasal 612, dan Pasal 613. Dan Secara hukum tertulis, akta wasiat atapun hibah wasiat yang melanggar “legitieme portie” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan.

The research objective is to analyze the transition in grants according to Civil Law and to find out and analyze the legal basis of the grant on the absolute portion of the heirs in Civil Law. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study indicate that the object of the grant agreement is all property belonging to the donor, both tangible and intangible, fixed and movable objects. tangible and immovable objects, then in the case of the transfer of these objects is regulated in Article 612 and Article 613 of the Civil Code. and is considered to have no binding strength from the start. However, in practice, the Supreme Court makes a new rule that a will deed / testament is valid even if it contains a violation of the legitieme portie of the heir, as long as it has not been canceled by the injured heir, so that it is no longer "null and void" but becomes "Can be canceled".

References

Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2), 53-76.

Ipandang, I. (2020). Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 185-200.

Irsyad, A. (2019). Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum, 1(2), 154-163.

Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika, 32(2), 280-309.

Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. Varia Justicia, 14(1), 1-9.

Rusydi, I. (2017). Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(2), 212-224.

Sanjaya, U. H., & Suprapton, M. Y. (2018). Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris. Jurnal Yuridis, 4(2), 218-233.

Sibarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR). Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 123-130.

Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 534-552.

Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Perspektif, 19(3), 201-211.

Published

2021-04-06