Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Authors

  • M Yusuf Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • M Said Karim Universitas Muslim Indonesia
  • Baharuddin Badaru Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Visum Et Refertum, Alat Bukti, Penuntut Umum, Penganiayaan Berat

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mendeskripsikan kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum, dan 2) Untuk mendeskripsikan mendeskripsikan kekuatan pembuktian visum et repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum adalah sebagai alat bukti surat yang mana hasil dari Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti otentik dan membuat penyebab terjadinya penganiayaan berat. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntuttan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya yang merupakan kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum juga cukup membantu bagi seorang Penuntut Umum dalam mebuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam tuntutan Penuntut Umum begitupun dalam dakwaanny.

The research aims to: 1) To describe the position of visum et repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor, and 2) To describe the strength of proof of visum et repertum against criminal offenses. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The position of Visum et Repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor is as a documentary evidence which results from the Visum et Repertum are authentic evidence and make the cause of severe persecution. By attaching Visum et Repertum in a case file at the examination stage in the prosecution process by the Public Prosecutor, then submitted to the trial, the evidence of the Visum et Repertum letter includes legal evidence as mentioned in Article 184 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The strength of proof of Visum et Repertum is a perfect evidence of what is contained therein which is the conclusion or opinion of the doctor stated therein must be trusted as long as there is no other evidence that is debilitating.

References

Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(3), 475-491.

Afandi, D. (2010). Visum et Repertum Perlukaan: Aspek medikolegal dan penentuan derajat luka. Majalah Kedokteran Indonesia, 60(4), 188-195.

Anam, K. (2018). Tindak Pidana Dilakukan Oleh “Premanisme”. Jurnal Yustitiabelen, 4(1), 1-26.

Djunaedi, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1), 83-90.

Imso, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 23-42.

Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(1), 53-75.

Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP. Legalitas: Jurnal Hukum, 2(1), 86-105.

Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. Varia Justicia, 11(2), 185-199.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Yuridika, 32(1), 17-36.

Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language In The Criminal Case Decision). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 8(1), 151-175.

Perbawa, G. P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. Arena Hukum, 7(3), 325-342.

Septiani, E., & Nurhafifah, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak. Syiah Kuala Law Journal, 4(1), 97-105.

Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-18.

Susanti, R. (2013). Peran dokter sebagai saksi ahli di persidangan. Jurnal Kesehatan Andalas, 2(2), 101-104.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 21(02), 12-27.

Published

2020-06-27