Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan

Authors

  • Dearty Puspitasari B Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Baharuddin Badaru Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Saksi Pelaku, Fakta Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Persidangan

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kesaksian yang diberikan oleh justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia. Penguatan instrumen Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 yang mengamanatkan Kementerian atau Lembaga, termasuk diantaranya Kementerian Hukum dan HAM untuk setidaknya menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan. Peran kesaksian seorang justice collaborator dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Selain itu peran kesaksian yang paling utama adalah ikut membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of justice collaborators in the criminal system in Indonesia, and 2) To find out and analyze the role of the testimony provided by justice collaborators in uncovering cases of corruption in court trials. This type of research is normative. The results of the study the authors found that: Implementation of justice collaborator in the criminal system in Indonesia. The strengthening of the Whistle Blower and Justice Collaborator instruments in the prevention and eradication of corruption was further reinforced through Presidential Instruction Number 2 of 2014 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption in 2014 which mandated Ministries or Institutions, including the Ministry of Law and Human Rights to at least provide Standard Operating Procedure (SOP) which guarantees protection and confidentiality. The role of a justice collaborator's testimony in the context of revealing a corruption case is to be able to provide testimony for other criminal acts and participate in revealing the legal facts needed in proving the case.

References

Gunakaya, A. W. (2014). Pemberantasan Mafia Peradilan dengan Pemberdayaan “Gaya Sentrifugal” dan “Sentripetal” Ukum dalam Penegakan Supremasi Hukum (suatu Kontemplasi Refleksif). Jurnal Wawasan Yuridika, 23(2), 167-197.

Hasan, S., Azed, A. B., & Suzanalisa, S. (2017). Kajian Viktimologis Terhadap Aspek Perlindungan Korban Dalam KUHAP. Legalitas: Jurnal Hukum, 1(1), 60-111.

Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Arena Hukum, 8(2), 258-279.

Makampoh, Z. (2015). Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional. Lex Crimen, 4(2), 208-215.

Natalia, A. (2016). Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan, 1-25.

Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2), 263-276.

Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colaborator. Jurnal Konstitusi, 13(2), 431-454.

Suradi, S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 56-67.

Terok, D. (2013). Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, 1(4), 179-188.

Wahyuni, S. (2008). Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. LAW REFORM, 3(2), 82-100.

Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. Soumatera Law Review, 2(1), 1-24.

Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 33-45.

Published

2020-06-27