Peran Kementerian Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan sengketa Pertanahan Melalui Mediasi

Authors

  • Andi Muhammad Ikram Tamsil Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Syahruddin Nawi Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Ilham Abbas Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pertanahan, Sengketa, Mediasi

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran Kementerian Badan Pertanahan Kota Makassar, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kota Makassar berperan efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi. Proses ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa dan meredakan konflik, tetapi juga mendorong dialog konstruktif dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Kementerian ATR/BPN berperan krusial Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan agar kementerian memperluas sosialisasi layanan mediasi, mengadakan pelatihan rutin bagi mediator, dan menyusun SOP yang jelas untuk proses mediasi agar terstruktur..

The research objective is to analyze the role of the Makassar City Land Agency Ministry, as well as to determine the factors that influence the effectiveness of resolving land disputes through mediation. The method used in this research is empirical juridical. The research results show that the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in Makassar City plays an effective role in resolving land disputes through mediation. This process accelerates dispute resolution, defuses conflict, encourages constructive dialogue and creates a better investment climate. The Ministry of ATR/BPN plays a crucial role. To increase its effectiveness, it is recommended that the ministry expand the socialization of mediation services, hold regular training for mediators, and develop clear SOPs for the mediation process so that it is structured.

Published

2024-11-22

How to Cite

Tamsil, A. M. I., Nawi, S. ., & Abbas, I. (2024). Peran Kementerian Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan sengketa Pertanahan Melalui Mediasi. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(2), 1126-1139. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1888