Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Nasional

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum nasional mengatur kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Penelitian ini akan disusun berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan berbagai referensi jurnal, buku serta beberapa artikel yang bersifat yuridis - normative Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam sistem hukum nasional, posisi anak angkat sebagai ahli waris bervariasi. Hukum Islam dan hukum perdata tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, hanya memberikan hak hingga 1/3 harta melalui wasiat (hukum Islam) atau mengutamakan keluarga sedarah (hukum perdata). Sementara itu, dalam hukum adat, hak waris anak angkat tergantung pada adat yang berlaku di keluarga angkat. (2) Pengaturan ideal untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat sebagai ahli waris harus mengintegrasikan hukum Islam, adat, dan perdata di Indonesia.

The research objective is to analyze the national legal arrangements governing the position of adopted children as heirs. This research will be prepared based on a literature study using various journal references, books, and several juridical-normative articles. This research shows that: (1) In the national legal system, the position of adopted children as heirs varies. Islamic law and civil law do not recognize adopted children as heirs, only giving rights to 1/3 of assets through a will (Islamic law) or prioritizing blood relatives (civil law). Meanwhile, in customary law, the inheritance rights of adopted children depend on the customs that apply in the adoptive family. (2) The ideal arrangement to provide legal certainty for adopted children as heirs must integrate Islamic, customary and civil law in Indonesia..