Efektivitas Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice yang diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selaya kurang efektif karena Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasiitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya., Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kepu Selayar diantaranya Pemahaman masyarakat tentang tujuan Restorative Justice masih kurang, Restorative Justice hanya diatur oleh peraturan Jaksa Agung dan Intervensi keluarga dan pihak ketiga.

The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of restorative justice implemented by the Kep District Prosecutor's Office. Appropriate for criminal acts of theft. Suppose you look at the type of this research. In that case, this research is empirical legal research and was conducted in the Selayar Islands Regency Legal Area, specifically at the Selayar Islands District Prosecutor's Office. The results of this research show that: Based on the research that has been conducted, the implementation of Restorative Justice in the Selaya Islands District Prosecutor's Office is less effective because several factors influence the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in criminal acts of theft, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, Community Factors, Cultural Factors, several factors influence the implementation of restorative justice at the Kepu Selayar District Prosecutor's Office, including public understanding of the objectives of Restorative Justice is still lacking, Restorative Justice is only regulated by the Attorney General's regulations and family and party intervention.