Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Keywords:
Eksekusi, Objek Jaminan, FidusiaAbstract
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia oleh BNI Finance di Kota Makassar masih kurang efektif karena faktor yuridis dan non-yuridis (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia, yaitu Substansi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggerus kepastian hukum parate eksekusi yang dapat dilakukan BNI Finance dipandang sebagai konsekuensi hukum, Struktur/penegakan hukum seperti PT Mandala yang memiliki keterbatasan melakukan eksekusi sendiri sebelum ada putusan pengadilan, Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, seperti alat negara seperti pihak kepolisian sebagai eksekutor eksternal, Masyarakat sebagai debitur yang memiliki watak relatif keras.
The research objective is to analyze the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects based on the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 at BNI Finance Makassar City. This research uses the type of empirical legal research. The research results show that: (1) The implementation of the execution of fiduciary guarantee objects by BNI Finance in Makassar City is still less effective due to juridical and non-juridical factors (2) Factors that influence the execution of fiduciary guarantee objects, namely legal substance, Constitutional Court Decision Number 18 /PUU-XVII/2019 erodes the legal certainty that BNI Finance can carry out executions which are seen as legal consequences. Legal structures/enforcement such as PT Mandala have limitations in carrying out their executions before there are court decisions, supporting means or facilities for law enforcement, such as state instruments such as the police as external executors, the community as debtors who have a relatively tough character.
References
Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 4(2), 115-132.
Fadiya, I., Purnama, E., & Yani, T. A. (2021). Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Diversi, 7(2), 370371.
Hapsari, R. A., Hesti, Y., & Mahari, I. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt. G/2021/PN Tjk). Case Law: Journal of Law, 3(1), 1-20.
Hariyanto, E. (2009). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia). AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 140-152.
Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pandecta Research Law Journal, 11(1), 96-112.
Ma’rifah, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Notary Law Journal, 1(2), 204-226.
Manurung, A. H. S. (2024). Reformulasi Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), 10(2), 192-215.
Nasokha, S. H. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi-Damera Press. Damera Press.
Palapa, J. (2020). Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Sol Justicia, 3(1), 26-38.
Riskawati, S. (2021). Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 33-48.
Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 21-40.
Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Jurnal Media Hukum, 23(2), 229-238.
Sibri, L., Asyhadi, F., & Abas, M. (2024). Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011. Binamulia Hukum, 13(1), 249-261.
Soegianto, S., RS, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Ius Constituendum, 4(2), 207-219.
Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Gorontalo Law Review, 3(1), 59-75.
Tanjung, V. L. F. (2017). Implementasi Asas-Asas Umum Hukum Kebendaan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 213-235.
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2024 Nurul Azzahra Putri, Muhammad Kamal, Muhammad Ilyas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
