Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan pelaksanaan diskresi kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu telah diterapkan dengan beberapa alasan, yakni pertama bahwa diskresi Kepolisian memang telah diatur dalam ketentuan hukum, kedua bahwa diskresi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian merupakan suatu hak untuk menyelesaikan permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas dan ketiga bahwa penetapan diskresi merupakan suatu  keputusan yang tidak dapat dituntut di depan hukum. (2) Salah satu tugas dari Kepolisian Polres Pasangkayu adalah mengupayakan Harkamtibmas dan dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mempunyai hak dan wewenang untuk membuat atau mengeluarkan diskresi dalam penyelesaian setiap masalah. Diskresi telah diupayakan dalam rangka Harkamtibmas namun penerapannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

The research objective is to analyze the implementation of the discretion of the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the jurisdiction of the Pasangkayu Police. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show that (1) the implementation of discretion by the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the legal area of ​​the Pasangkayu Police has been implemented for several reasons, namely firstly that police discretion has indeed been regulated in legal provisions, secondly that discretion in carrying out police duties is a right to resolve problems for broader benefits and thirdly that a discretionary determination is a decision that cannot be prosecuted before the law. (2) One of the tasks of the Pasangkayu Police is to strive for Harkamtibmas and in its implementation the police have the right and authority to make or issue discretion in resolving every problem. Discretion has been attempted within the framework of Harkamtibmas but its implementation has not been optimal because it is influenced by several factors, namely: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.