Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar
Keywords:
Pelanggaran, Pemilihan Umum, BawasluAbstract
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu bawaslu kota Makassar pada tahun 2024 dan Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar pada tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bahwa Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Kurang Efektif. (2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Pada Tahun 2024 yaitu Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.
The research objective is to analyze the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu integrated Law Enforcement Centre in 2024 and the factors that influence the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Gakkumdu Center in 2024. This research method uses the research type empirical law. The results of this research indicate that: (1) That the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center is less effective. (2) several factors cause the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center in 2024, namely legal substance, legal structure and legal culture factors.
References
Birza, M. A., & Amrani, H. (2024). Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (pp. 319-335).
Buntu, B., & Qamar, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(3), 375-390.
Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(3), 213-226.
Fachrudin, A. (2013). Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014: Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi. Keira Publishing.
Fachruddin, A. (2023). Analisis Pengawasan Kegiatan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Oleh Bawaslu Dki Pada Pemilu Serentak 2024. Jurnal Bawaslu DKI, 8(2), 47-74.
Pratono, A., Burlian, P., & Izomiddin, I. (2023). Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(1), 1-22.
Sahran, R. (2024). Kompleksitas Pemilu 2024 Dan Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Jadwal Pemilu 2024. Lp2m Uin Datokarama Palu.
Seac, A. E. F. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. Fianosa Publishing.
Syafitri, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
Tjenreng, M. B. Z. (2020). Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
Wilde, A. A. E., & Firmansyah, H. (2024). Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia. UNES Law Review, 6(4), 10666-10673.
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2024 Achmad Hidayat M, Hambali Thalib, Muhammad Fachri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
