Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik (digital signature) dalam surat-surat perjanjian pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1). Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) memiliki kekuatan hukum yang sah dalam surat-surat perjanjian pemerintah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE dan KUHAPerdata, serta peraturan terkait. (2). Faktor penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah terdapat pada faktor aparat penegak hukum yang Dimana belum sepenuhnya menerapkan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah, hal ini diakibatkan belum adanya aturan pelaksanaan yang mewajibkan pelaksanaan, belum baiknya infrastruktur teknologi, serta kebutuhan SDM yang ahli di bidang tersebut.

The research objective is to analyze the legal strength of proof of electronic signatures (digital signatures) in government agreement letters. The type of research used is empirical normative legal research. The research results show that (1). Electronic Signatures (Digital Signatures) have valid legal force in government agreements as long as they meet the requirements set out in the ITE Law and the Civil Code, as well as related regulations. (2). The causal factors that influence the implementation of Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters are found in law enforcement officials who have not fully implemented Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters, this is due to the absence of implementing regulations that require implementation, the technological infrastructure is not yet good, and the need for human resources who are experts in this field.