Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar

Authors

  • Budiman Budiman Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Kamri Ahmad Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pembuktian, Tindak Pidana, Korupsi, Putusan Bebas

Abstract

Tujuan penelitan ini adalah untuk 1) untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dama penilaian sah tidaknya alat bukti dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi. 2) untuk mengetahui putusan bebas terhadap yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji putusan besar diputuskan oleh majelis hakim di pengadilan. Hasil penelitan menunjukan bahwa pembahasan terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Negri Makassar hakim dalam menjatuhkan Putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi dengan pertimbangannya tergantung kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti, serta keluarga ahli. 3) bahwa putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim tindak pidana materil dan hukum formil.

The purpose of this research is to 1) to find out that the Judges' assessment is invalid as evidence in issuing a free decision against a criminal act of corruption. 2) to find out the verdicts free from those imposed by the Panel of Judges and corruption in accordance with the provisions of material law and formal criminal law. This research is a normative study that examines major decisions made by judges in court. The results of the research refer to the discussion of the case-free verdict in the Negri Realtor Court 3) that the acquittal is decided by the Panel of Judges for material and formal criminal acts.

References

Butarbutar, E. N. (2011). Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), 470-479.

Dahlan, D. (2015). Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1), 68-77.

Gerungan, L. K. (2011). Dimensi Dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum Materiil” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Unsrat, 19(5), 60-74.

Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1), 83-97.

Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. Lex Crimen, 4(2).

Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. Jurnal Yudisial, 5(3), 283-297.

Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), 101-132.

Rahman, S., & Qamar, N. (2014). Etika Profesi Hukum. Pustaka Refleksi, Makassar.

Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 538-553.

Sriwati, S. (2018). Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Korupsi. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 14(1), 52-66.

Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. Pamulang Law Review, 1(1), 85-100.

Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. Rechtsidee, 4(1), 71-86.

Wiriadinata, W. (2016). Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. Jurnal Konstitusi, 9(2), 313-332.

Published

2020-05-17

How to Cite

Budiman, B., Thalib, H. ., & Ahmad, K. . (2020). Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(1), 1-19. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/22