Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Authors

  • Nurdin Nurdin Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia
  • Baharuddin Badaru Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Jaminan, Penangguhan, Penahanan, Penyidikan

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.

The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.

References

Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.

Agis, A., & Syarifuddin, S. (2020). Analisis Yuridis Tentang Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kalabbirang Law Journal, 2(2), 113-124.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Hikmawati, P. (2016). Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara (Criminal Law Politics In The Provision Of Suspension Of Detention Case Investigation). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 5(1), 1-18.

Khambali, M. (2019). Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana. Jurnal Hukum Responsif, 6(6), 44-54.

Muchtar, H. (2011). Sisi Gelap Pelaksanaan Penangkapan oleh Penyidik (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan). Jurnal Demokrasi, 10(2).

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justitiable-Jurnal Hukum, 1(1), 60-73.

Simarmata, B. (2016). Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(3), 069-096.

Sulistyanta, S. (2013). Implikasi Tindak Pidanadi Luar Kuhp dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi). Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 179-196.

Uruilal, J. (2017). Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkanpenangguhan Penahanan. Jurnal Restorative Justice, 1(2), 111-123.

Winarno, N. B. (2011). Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian. Perspektif, 16(2), 117-127.

Published

2020-12-23

How to Cite

Nurdin, N., Hafidz, M., & Badaru, B. . (2020). Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(2), 212-227. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/273