Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu

Authors

  • Maisa Maisa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.311

Keywords:

Penyelesaian, Pembagian, Harta, Mediasi

Abstract

Tujuan penelitjan menganalisis penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dan Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian pembagian harta gono gini melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu bahwa setiap perkara yang telah ditunjuk majelis hakim memeriksa perkara terlebih dahulu, kemudian ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator oleh majelis hakim. Selanjutnya mediator sebagai fasilitator menetapkan waktu pertemuan untuk melakukan mediasi, artinya dalam proses mediasi mediator berperan membantu/menengahi agar kesepakatan antara para pihak tentang pembagian harta bersama dapat terwujud atas dasar musyawarah. Selanjutnya jika kesepaktan terwujud, maka dibuat akta perdamaian yang dibantu oleh mediator dalam tinjauan yuridisnya. Kemudian dengan laporan mediator, perkara kembali kepada majelis hakim untuk menyikapi akta perdamaian dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu adalah ketidakhadiran salah satu para pihak, Kuasa Hukum para pihak yang kurang maksimal memberikan penjelasan mengenai manfaat mediasi dan adanya ego yang berlebihan dari masing-masing pihak.

The research objective to analyze the settlement of the distribution of joint assets through Mediation at the Palu IA Class District Court and what are the obstacles in the implementation of mediation in the case of sharing assets together in the Class IA Palu District Court. The research method used is normative research method. The results showed that the settlement mechanism for the distribution of assets gono gini through Mediation in the Class IA Palu District Court that every case that has been appointed by the panel of judges examines the case first, then goes through mediation by appointing a mediator by the panel of judges. Furthermore, the mediator as the facilitator determines the meeting time to conduct mediation, meaning that in the mediation process the mediator plays a role in assisting / mediating so that the agreement between the parties regarding the sharing of collective assets can be realized on the basis of deliberation. Furthermore, if the agreement is realized, a peace deed will be drawn up which is assisted by the mediator in his juridical review. Then with the mediator's report, the case returned to the panel of judges to address the peace deed and Obstacles in the implementation of mediation in the case of distributing assets at the IA Class District Court in Palu was the absence of one of the parties, the legal counsel of the parties who were not maximal in providing an explanation regarding the benefits of mediation and the excessive ego of each party.

References

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 203-218.

Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 1(1), 49-56.

Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. (2018). Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 187-203.

Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 29-46.

Riami, R. (2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman, 4(2), 124-145.

Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 650-661.

Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pranata Hukum, 8(2), 156-167.

Sururie, R. W. (2017). Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 233-246.

Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah). Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 1-30.

Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. humanities genius.

Yusuf, R. (2014). Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1), 73-82.

Published

2020-12-31

How to Cite

Maisa, M. (2020). Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(2), 260-269. https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.311