Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks

Authors

  • Husaima Husaima Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ma’ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia
  • Hasbuddin Khalid Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pembatalan, Perkawinan, Dampak Hukum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK,  tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela.

This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.

Published

2020-10-12

How to Cite

Husaima, H., Hafidz , M. ., & Khalid , H. . (2020). Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 145-161. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/202