Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Authors

  • Andi Muhammad Refil Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia
  • Muhammad Rustam Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pelaksanaan, Pengadaan, Barang, Jasa, Pemerintah

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Kabupaten soppeng dan upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di KabupatenSoppeng. Tipe penelitian ini adalah  penelitian empiris. Hasil penelitian Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk menentukan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan metode seleksi atau pelelangan. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak yaitu penyedia barang dan jasa sepakat menyerahkan barang atau melaksanakan jasa tertentu dan pihak pengguna barang dan jasa sepakat membayar atas barang yang telah diserahkan atau jasa yang dilaksanakan, Kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dibuat dengan akta dibawah ditangan. Upaya-upaya yang  dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di KabupatenSoppeng dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan dengan amandemen Kontrak, sanksi denda, dan pemberhentian kontrak.

This study aims to determine the implementation of government procurement contracts for goods and services in Soppeng Regency and the efforts made by the users of goods and services if there is a delay in completing the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency. This type of research is empirical research. The results of research on the implementation of government procurement of goods and services to determine the providers of goods and services are carried out by the selection or auction method. The Goods and Services Procurement Contract is an agreement in which a party, namely a provider of goods and services, agrees to deliver goods or carry out certain services and the goods and services user agree to pay for the goods that have been delivered or services performed, a contract for the procurement of government goods and services at the District Education Office Soppeng made by deed under the hand. Efforts made by the users of goods and services when there is a delay in the completion of the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency by increasing the time for carrying out the work by amending Contracts, sanctions fines, and terminating contracts.

References

Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Deepublish.

Badjuri, A., & Trihapsari, E. (2004). Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah. Fokus Ekonomi, 3(2), 1-10.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Hidayat, C. N. (2020). Efetivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. Pamulang Law Review, 2(1), 37-46.

Kunarti, S. (2009). Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Dinamika Hukum, 9(1), 67-75.

Laya, A. (2009). Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Proyek Bangunan. Jurnal Legalitas, 2(3), 12556.

Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 113-133.

Pane, M. D. (2018). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Media Hukum, 24(2), 147-155.

Published

2020-12-14

How to Cite

Refil, A. M., Hafidz, M., & Rustam, M. (2020). Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 228-239. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/265