Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019

Authors

  • Mastura Mastura Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Said Sampara Universitas Muslim Indonesia
  • Nurul Qamar Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Hak, Narapidana, Calon, Kepala Daerah

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. Penelitian ini adalah meggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII2019 untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama 5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 2) hak mantan narapiana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan MK telah mengembalikkan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum.

The research aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XVII / 2019 on the rights of ex-convicts to become candidates for regional head. This research is to use the Normative Law research type. The results of this study conclude that: 1) the legal considerations of the panel of judges in the Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII2019 to become a candidate for regional head with the conditions after undergoing a waiting period of 5 years since being released and openly and honestly telling the public that the person concerned ex-convict. On that basis, the Constitutional Court gives the right to ex-convicts to run for regional head. 2) The right of former prisoners to run for regional head elections in the Constitutional Court decision has restored the rights of former prisoners, namely the right to participate in politics and equal rights before the law.

References

Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi, 17(2), 413-436.

Budiardjo, M. (2009) Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. Arena Hukum, 11(2), 209-225.

Huda, M. dan R. Nazriyah, (2011). Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Nusamedia.

Konstitusi, M. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 535-557.

Muzayanah, M., & Saputra, A. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 514-533.

Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 357-378.

Syahrizal, A. (2006). Peradilan Konstitusi (Jakarta: Pradnya Paramita.

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 69-81

Published

2020-12-17

How to Cite

Mastura, M., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019. Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 253-267. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/267