Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar

Authors

  • Herman Herman Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Hamza Baharuddin Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Pengawasan, DPRD, Penyelenggaraan, Pemerintahan, Daerah

Abstract

Paradigma baru dalam undang-undang nomor 23 tahun 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan pemerintah daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan pemerintah daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu di perlakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) yang di imbangi system pengawasan yang efektif dan efesien melalui mekanisme Check and Balance. Pemerintahan baik Good Government adalah pemerintahan yang di jalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang di landasi prinsip transparan, angkutabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang sanagt umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijkan kepala daerah.

The new paradigm in law number 23 of 23 of 2014 regarding regional governance requires an equal relationship between the DPRD and local governments. This parallel relationship indicates that the position of DPRD and local government is in the same strong position. This is done in order to create a good government (Good Government) which is balanced by an effective and efficient monitoring system through the Check and Balance mechanism. Good governance Good Government is a government that is run based on the norms or laws and regulations that regulate it consistently and responsibly in order to achieve the country's goals which are based on the principles of transparency, transportation, cleanliness, honesty and trustworthiness. To realize good regional governance, the function of the Regional People's Representative Council in supervising the implementation of regional government affairs is very important. This DPRD oversight includes decisions that are very general outside the statutory regulations, such as the policies of the regional head.

References

Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Accounting Analysis Jouarnal, 2(3), 295-305.

Anggalana, A. (2017). Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri. Jurnal Panorama Hukum, 2(2), 215-226.

Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kertha Patrika, 42(1), 73-86.

Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 172-192.

Fitria, F. (2014). Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), 92-104.

Haris, S. (2005). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yayasan Obor Indonesia.

Jurdi, F. (2019). Hukum tata negara Indonesia. Kencana.

Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan kewirausahaan, 8(1), 1-9.

Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Yuridis UNAJA, 1(1), 55-72.

Nuriani, E. (2019). Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Tadulako Master Law Journal, 3(2), 184-201.

Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). Keuangan di Era Otonomi Daerah. Penerbit Andi.

Tista, A. (2015). Implikasi Pengawasan Terhadap Produk Hukum Yang Berbentuk Keputusan Tata USAha Negara Melalui Peradilan Tata USAha Negara. Al-Adl: Jurnal Hukum, 7(13), 1-20.

Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 27-29.

Published

2020-12-17

How to Cite

Herman, H., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar. Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 268-282. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/268