Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Polres Bulukumba

Authors

  • Anas Wahyudi Nasir Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Mulyati Pawennei Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.314

Keywords:

Penyidikan, Korupsi, Barang & Jasa

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Polres Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivtas Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Polres Bulukumba adalah melalui upaya penyidikan melalui teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan saksi pelapor dan saksi pelaku serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik Polri yang melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan serta keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan.

The research objective was to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the procurement of goods and services by the Bulukumba Police. This research is an empirical legal research, which is research conducted directly in the field. The data obtained both primary and secondary were analyzed both deductively and inductively then presented descriptively. The results show that the effectiveness of investigating corruption in the procurement of goods and services by the Bulukumba Police is through investigative efforts through case development techniques using reporting witnesses and perpetrator witnesses and investigative audit techniques as a method of searching and collecting data, information and other findings to determine truth or even error of a fact in coordination with the BPK / BPKP. Factors that hinder the investigation of criminal acts of corruption in the field of goods and services procurement are the limited number of human resources for Polri Investigators who carry out Investigation and Investigation activities as well as limited funding sources / budget for case handling in investigation activities.

References

Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Deepublish.

Bareta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara). Law Reform, 14(1), 29-41.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.

Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 435-452.

Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Belo, 5(1), 10-31.

Muhammad, F. (2016). Modernisasi Administrasi Publik Untuk Peningkatan Daya Saing. Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan: Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin, 259.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 116-128.

Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(2).

Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 169-162.

Wijaya, F. (2019). Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Hukum Adigama, 1(2), 825-849.

Published

2020-12-31

How to Cite

Nasir, A. W., Pawennei, M. ., & Yunus, A. (2020). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Polres Bulukumba. Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 314-330. https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.314