Perlindungan Hukum TerhadapAnak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia

Authors

  • Kasmawati Saleh Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Perlindungan Hukum, Anak, Keluarga Poligami

Abstract

Penelitian bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kedudukan anak dalam perkawinan poligami, dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak anak dalam keluarga poligami. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum islam adalah melekatnya hak radla yakni hak anak untuk mendapatkan pelayanan, hak hadlanah yakni hak anak untuk diasuh serta didik sejak bayi, hak walayah yakni hak perwakilan yang diberikan sampai anak tumbuh dewasa balig, hak nafkah yakni hak berhubungan langsung dengan kedua orangtua (nasab). Sedangkan menurut undang-undang perkawinan adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kawajiban yang dimaksud disini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pemberian perlindungan hak anak dalam izin poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam izin poligami diantaranya, Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai poligami.

The study aims to: describe the position of a child in a polygamous marriage, and to describe the legal protection of children in polygamous families. This type of research is a normative approach used in this study is the approach of legislation and and pendekata conceptual, then analysis the description, argumentation, interpretation and systematization. Results The study authors found that: The position of the child in a polygamous marriage under the laws of Islam are sticking right radla the child's right to get the service, right hadlanah the rights of children to be raised as well as students from infancy, the right Walayah the rights of representation granted until the child grows up puberty, rights or the right living in direct contact with both parents (nasab). Meanwhile, according to marriage law is both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible, our obligations in question here, valid until the child is married or can stand alone. In Regulation Legislation in Indonesia providing protection of children's rights in the permission for polygamy is not specifically regulated, but there are several articles related to the protection of children's rights in the permission for polygamy among others, Article 55 Paragraph 2 to Article 3 Compilation of Islamic Law. Act No. 1 of 1974 on the marriage of Articles 4 and 5 and Government Regulation No. 10 of 1983 also talked about polygamy.

References

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 203-218.

Anisah, A. S. (2017). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. Jurnal Pendidikan UNIGA, 5(1), 70-84.

Hasyim, D. (2007). Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 23(2), 300-311.

Lapian, L. G. (2012). Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia. Jurnal Filsafat, 26(1), 30-52.

Mustofa, I. (2008). Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 18, 56787.

Nawi, S., & Salle, S. (2020). Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan. Journal of Lex Philosophy, 1(1), 84-98.

Riadi, H. (2019). Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Dinamikanya. Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman, 1(2), 123-137.

Rini, E. S. (2006). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 45-66.

Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. JURNAL MERCATORIA, 3(1), 34-44.

Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 412-434.

Suroto, S. (2015). Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(3), 310-318.

Susanti, D. O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). Rechtidee, 11(2), 166-181.

Yusalia, H. (2013). Poligami Dan Batasannya Dalam Perspektif Islam. Wardah, 14(1), 119-133.

Zahari, A. (2014). Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 9-16.

Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. ASAS, 6(2).

Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). AL-USRAH, 5(1).

Published

2020-06-06

How to Cite

Saleh, K., Thalib, H., & Hafidz, M. (2020). Perlindungan Hukum TerhadapAnak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 1-18. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/41