Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum

Authors

  • Nur Yusriyyah Bakhtiar Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • La Ode Husen Universitas Muslim Indonesia
  • Muhammad Rinaldy Bima Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Hak, Kebebasan, Berpendapat, Di Muka Umum

Abstract

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doctrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan. Kedua, Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

This study aims, firstly, to analyze and explain the fulfillment of the right to freedom of expression under Law No. 9 of 1998 concerning freedom of expression in public. Second, Analyze the efforts of the state to protect human rights from anarchist actions in freedom of expression. This research was conducted with the method of normative doctrinal legal research or library law research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are arranged systematically, reviewed, then drawn a conclusion in relation to the problem under study. The results of this study: First, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, there are still shortcomings related to existing restrictions, because there is no clearly stated boundaries that must not be violated by a person, so as to create relevance between regulations legislation. Second, expressing an opinion in public is a right for every citizen, but if the actions taken by the protesters end up being anarchist, then it cannot be categorized as an act of violating Human Rights so that the police can act based on applicable legal rules

References

Azed, A. B. (2003). Reformasi Politik Hukum Kewarganegaraan Sebagai Agenda Pembaharuan Hukum. Indonesian J. Int'l L., 1, 515.

Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 93-102.

Effendi, S. (2011). Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah. Humanus, 10(1), 73-81.

Husodo, T. P., Kurniaty, Y., & Basri, B. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara. URECOL, 251-262.

Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review, 2(2), 189-198.

Muliadi, M. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum. Maleo Law Journal, 3(1), 93-109.

Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 335-348.

Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 12(1), 37-53.

Sabela, A. R. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. Lex Scientia Law Review, 1(01), 81-92.

Sianipar, G. J. (2005). Tubuh dan Kesadaran dalam Budaya Imajinasi: Penafsiran atas Budaya Masyarakat yang Diserbu Oleh Teknologi dan Media Komunikasi. Teori-Teori Kebudayaan, 300-301.

Sobarna, A. (2002). Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisifatif. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 18(1), 31-53.

Sobur, A. (2000). Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 16(2), 112-137.

Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. Jurnal Aspikom, 3(3), 379-398.

Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2(2), 225-237.

Syahri, A. S. (2010). Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Cakrawala-Jurnal Humaniora, 10(1), 26-31.

Syamsir, S. (2015). Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 115-133.

Tejo, B. R. (2013). Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal, 2(3), 1-15.

Published

2020-06-11

How to Cite

Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 41-58. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/43