Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana

Authors

  • Andi Nurul Asmi Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Ma'ruf Hafidz Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Hak, Ganti Kerugian, Korban, Penangkapan

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP berkaitan dengan naiknya besaran ganti kerugian dapat dilaksanakan dengan proses mudah sesuai degan prinsip kemudahan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (sosiological jurisprudence). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif  (peraturan perundang-undangan), mengamati berbagai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat .Penelitian ini dikategorikan sebagai hukum doctrinal tentang hukum in concerto  dengan sumber data primer melalui teknik wawancara dengan pihak terkait yang serta data sekunder berupa teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses pelaksanaan upaya ganti rugi berkaitan dengan biaya ganti kerugian belum bisa terlaksana dengan mudah karena masih harus mengacu pada keputusan Menteri Keungan No. 983/KMK.01/1983 yang memang sudah perlu direvisi karena terlalu banyak tahapan yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 92 Tahun 2015 yang mensyaratkan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “ Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan”.

This research aims to find out whether the issuance of Government Regulation No. 92 of 2015 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code relating to the increase in the amount of compensation can be carried out with an easy process in accordance with the principle of convenience and justice. This research is a sociological juridical study (sociological jurisprudence). This research is based on normative jurisprudence (laws and regulations), observing various reactions and interactions that occur when the normsystem works in the community. This research is categorized as doctrinal law about law in concerto with primary data sources through interview techniques with related parties as well as secondary data in the form of data collection techniques carried out with literature study techniques by reviewing legal materials and analyzed using deduction logic. Based on the results of research and discussion, it is known that the process of implementing the compensation effort relating to compensation costs cannot yet be carried out easily because it still has to refer to the Minister of Finance's decision No. 983 / KMK.01 / 1983 which indeed needs to be revised because there are too many stages which cause the process to be longer than in accordance with Government Regulation No. 92 of 2015 which requires Article 11 paragraph 2 which reads "Payment of compensation is made within a maximum period of 14 (fourteen) working days from the date the request for compensation is received by the implementing minister".

References

Arifardhani, Y. (2019). Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik. Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, 1(1), 54-72.

Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. Yuridika, 33(2), 212-231.

Fajar, M. & Yulianto Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar , Jakarta.

Hamzah, A., & Abidin, A. Z. (2010). Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. PT Yarsif Watampone: Jakarta.

Harahap, Y.M. (2004). Pembaaan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Sinar

Loqman, L. (1990). Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 450-464.

Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 461-473.

Onibala, R. H. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap. Lex Et Societatis, 5(1), 1-13.

Plaituka, S. B. (2016). Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. Media Hukum, 23(1), 10.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547-561.

Siregar, R. E. A. A. (2014). Studi Tentang Peradilan Sesat (rechterlijke dwaling) dan hubungannya dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 8(1), 17-30.

Seroy, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang Kuhap. Lex Crimen, 5(5).

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.

Zaini, Z. D. (2020). Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). Jurnal Hukum, 28(2), 929-957.

Published

2020-06-17

How to Cite

Asmi, A. N., Thalib, H., & Hafidz, M. (2020). Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 99-115. Retrieved from http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/47