Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika

Authors

  • Indra Waspada Yuda Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia
  • Kamri Ahmad Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.108

Keywords:

Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana perncucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika; mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, Penggunaan money changer, mengaburkan asal usul sumber dana, pembelian asset atau barang-barang mewah, pertukaran barang, pengiriman atau transfer dana secara illegal, penggunaan identitas pihak ketiga, dan penggunaan identitas palsu, dan pencucian uang melalui perjudian. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang.

The purpose of this study is to: find out and analyze the modus operandi of money laundering crimes originating from narcotics crime; know and analyze the efforts of law enforcement officials in uncovering money laundering crimes originating from narcotics crimes. This research method uses the type of normative legal research. The results of this study indicate that the modus operandi of money laundering originating from narcotics crime is avoiding reporting by splitting transactions, using money changers, obscuring the origin of sources of funds, purchasing assets or luxury goods, exchanging goods, sending or transferring illegal funds, the use of third party identities, and the use of fake identities, and money laundering through gambling. The law enforcement of the crime of money laundering originating from narcotics crimes is carried out by BNN because of the crime of money laundering originating from narcotics and also the National Police Investigator. Under the current TPPU Law, TPPU investigations are only carried out by the Indonesian Police, so that when the prosecutor who also has the authority to investigate found the flow of funds that meet the elements of money laundering, because in the TPPU Law there are no provisions governing the authority of investigators criminal origin against the investigation of the crime of money laundering

References

Alkostar, A. (2013). Penerapan Undang-Undang Tindak PIdana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes. Masalah-Masalah Hukum, 42(1), 45-54.

Amin, I. (2019). Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Jatiswara, 34(1), 87-92.

Amrullah, M. A. (2015). Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui jasa gatekeeper di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 6(1), 77-88.

Damanhuri, D. S. (2008). Indonesia, Globalisasi Perekonomian & Kejahatan Ekonomi Internasional. Scientific repository.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 13(1), 10-23.

Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. Jurnal De’Rechstaat, 1(1), 1-16.

Handoyo, B. (2017). Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan. AT-TASYRI', 203-218.

Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. (2016). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu). Diponegoro Law Journal, 5(2), 1-9.

Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. Dokumen KPK.

Purnama, C., Nasution, B., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2016). Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia. USU Law Journal, 4(1), 14-25.

Purwadi, A. (2012). Jasa Private Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran Dan Sarana Pencucian Uang. Perspektif, 17(1), 10-19.

Rachman, F. (2019). Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Pranata Hukum, 14(1), 50-64.

Saraha, S. M. (2019). Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Et Societatis, 6(10), 95-104.

Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Jurnal mimbar Keadilan, 111-128.

Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. Diponegoro Law Review, 2(1), 27-39.

Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. Rechtsidee, 4(1), 71-86.

Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 46-56.

Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. Jurnal Dinamika Hukum, 17(3), 335-341.

Published

2020-07-03