Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan

Authors

  • Widya Dwi Oktavia Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Sufirman Rahman Universitas Muslim Indonesia
  • Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Anak Angkat, Pengangkatan, Orang Tua

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene dan memahami perlindungan hukum anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene. Penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetepan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat hal ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya.

The research objective to analyze the legal consequences of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency and to understand the legal protection of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency. This research is using empirical juridical. The results of this study indicate that the legal consequences of adopting a child that do not go through a court decision will of course result in the legal status of an adopted child whose legal relationship is not clear with his adoptive parents so that the adopted child will not be properly cared for and contrary to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Legal protection for adopted children whose adoption is not through a court order will certainly make it difficult to prove the legal status of adopted children, this will result in unclear legal relations between adopted children and adoptive parents in which adopted children will become victims of legal ties with their adoptive parents.

References

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 361-378.

Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129). Law Review, 17(3), 229-249.

Kartikasari, D. (2014). Hak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan. CALYPTRA, 2(2), 1-9.

Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.

Silambi, E. D., & Silubun, A. J. (2017). Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak. Jurnal Restorative Justice, 1(1), 1-12.

Sondakh, C. V. (2016). Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat di Kabupaten Minahasa. Lex Privatum, 4(1), 130-138.

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 111-132.

Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 1(1), 61-77.

Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Jurnal Cahaya Keadilan, 5(2), 1-21.

Yunanto, H. W., & Putri, R. A. (2016). Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Tua Angkat dalam Perkawinan Campuran di Indonesa (Studi Kasus: Pengangkatan dalam Kasus Angeline di Bali). Diponegoro Law Review, 5(2), 19050.

Published

2021-10-08