Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi

Authors

  • Muhammad Anis Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Sufirman Rahman Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
  • Nasrullah Arsyad Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479

Keywords:

Lingkungan Hidup, Hutan, Illegal Loging

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H terlaksana tidak efektif, disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum illegal loging yaitu  substansi hukum, struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging, sedangkan budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana tersebut memberikan berpengaruh terhadap penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi.

The aim of the research is to analyze the law enforcement on forestry crimes in the Illegal Logging Sector of the Security and Law Enforcement Agency for the Environment and Forestry in the Sulawesi Region. This research is legal research using a juridical-sociological approach. The results of the study show the Effectiveness of Law Enforcement in the Illegal Logging Sector of the Sulawesi Region Environmental and Forestry Security and Law Enforcement Agency (BPPHLHK) according to Law Number 19 of 2004 Jo. Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning P3H are implemented ineffectively, due to the low quality of law enforcement, and low public trust in law enforcement efforts. Factors that influence the effectiveness of illegal logging law enforcement are legal substance, the legal structure has little influence on illegal logging law enforcement, while legal culture, legal awareness, facilities and infrastructure have an influence on law enforcement in the field of Illegal Logging Environmental Security and Law Enforcement Agency and Forestry (BPPHLHK) Sulawesi Region.

References

Arifin, M. Y. R. (2019). Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Celebes Equilibrum Journal, 1(1), 26-31.

Arizona, Y. (2011). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 8(3), 257-314.

Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 9(02), 72-90.

Barus, R. M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. USU Law Journal, 3(2), 106-114.

Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum Unissula, 26(2), 12290.

Djoni, D. (2014). Hukum Progresif Sebagai Pencegahan Malpraktik Kehutanan Di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2), 123-136.

Fattah, A., Salenda, K., & Ridwan, S. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Konservasi Hutan. Alauddin Law Development Journal, 1(1), 1-9.

Gane, A. (2020). Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan. Journal Poros Hukum Padjajaran, 1(2), 315-333.

Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. Madani Legal Review, 3(2), 94-111.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 147-163.

Moningka, F. M., Pinasang, R., & Lambonan, M. (2023). Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. LEX CRIMEN, 12(2).

Munir, S., & Merita, R. (2021). Pemberantasan Perusakan Hutan. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 6(1), 66-84.

Novianto, H. (2016). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013). Jurnal Nestor Magister Hukum, 2(2), 210011.

Prabowo, H. R. (2023). Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan. Dinamika Hukum, 14(1),l 147-169.

Rusmana, A., & Krisnamurti, H. (2018). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 15-26.

Supriatna, J. (2021). Pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1), 90-99.

Published

2022-12-30

How to Cite

Anis, M., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. Journal of Lex Philosophy (JLP), 3(2), 375-392. https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479