Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kalangan TNI

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka (dokumen) kemudian dianalisis menggunakan metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI kurang efektiv dikarenakan berdasarkan rekap daftar perkara pidana perzinahan di kalangan TNI jumlah pelaku tindak pidana perzinahan tidak berkurang bahkan meningkat.  Kesimpulan penelitian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan belum terwujudnya prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan khususnya dalam kalangan TNI, serta faktor-faktor yang kurang mendukung seperti kaidah hukum, penegak hukum, sarana/prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.

The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement for the crime of adultery among the TNI and what factors influence the effectiveness of law enforcement against the crime of adultery among the TNI. The research method used in writing this thesis is empirical legal research. This research uses primary and secondary data from library studies (documents) and is then analyzed using empirical methods. The results of this research indicate that law enforcement against the crime of adultery among the TNI is less effective because based on the recap of the list of criminal cases of adultery among the TNI the number of perpetrators of the crime of adultery has not decreased, but has even increased.  The research conclusion is that law enforcement regarding the crime of adultery has not yet realized the principles of certainty, usefulness and justice, especially within the TNI, as well as less supportive factors such as legal rules, law enforcement, facilities/infrastructure, and lack of legal awareness by the community.