Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional

Authors

  • Welly Abdillah Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Hambali Thalib Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
  • Mulyati Pawennei Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Keywords:

Penangkapan, Tersangka, Narkotika

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalh 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Implikasi hukum terkait kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN memunculkan terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinyan perbedaan penafsiran dan tumpang tindihnya kewenangan penangkapan.

The research objective is to analyze the authority to arrest narcotics suspects carried out by Polri investigators and the National Narcotics Agency (BNN). This research method uses normative juridical research type. The results of this study indicate that the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri Investigators and BNN Investigators uses a different legal basis, namely BNN investigators use Article 75 Jo. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that the time limit for arresting narcotics crimes is 3x24 hours. Meanwhile, Polri investigators use the Criminal Procedure Code as the legal basis for their procedure in terms of the arrest time limit, which is 1x24 hours. The legal implications related to the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri investigators and BNN investigators lead to legal uncertainty, differences in interpretation and overlapping arrest powers.

References

Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 247-262.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Edyyono, S. W. (2017). Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. Jurnal Dinamika Hukum, 19(1), 112-132.

Mulyarsi, C. R., & Sarwoningtyas, M. (2014). Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy). Verstek, 2(1), 69-69.

Rahman, K. (2020). Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(3), 481-500.

Riono, S. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(1), 29-42.

Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(1), 147-170.

Sahid, M. (2018). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dengan Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia. Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya, 2(1).

Sahid, M. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Arena Hukum, 7(3), 343-362.

Published

2021-09-29

How to Cite

Abdillah, W., Thalib, H., & Pawennei, M. . (2021). Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional. Journal of Lex Philosophy (JLP), 2(1), 77-92. Retrieved from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/679